Peranan Gegana Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Aksi Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus pada  Gegana Korps Brimob Kota Surakarta)

Authors

  • Andi Hendrawan Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surakarta Author
  • Sumarwoto Dosen Fakultas Hukum, Universitas Surakarta Author

DOI:

https://doi.org/10.52429/wws4ky05

Keywords:

Role, Gegana Korps Brimob, Terrorism

Abstract

Acts of terrorism are extraordinary crimes that cannot be tolerated, regardless of who the perpetrators are and what their motives are. Acts of terror in public spaces are not only about the act, but also about the impact it produces. One of the units in the Indonesian National Police that has an important role in dealing with criminal acts of terrorism is the Mobile Brigade Corps (Brimob), specifically through the Gegana Detachment. The problems studied in this research include: (1) How is the role of Gegana Korps Brimob Polri in countering criminal acts of terrorism? (2) How is the standard operating procedure applied by Gegana Korps Brimob Polri in handling criminal acts of terrorism? This research uses normative and empirical juridical approaches. The resource persons in this research include personnel of Gegana Detachment of Brimob Unit Battalion C Pelopor Surakarta. Data were collected through literature and field studies, then analyzed qualitatively. The results showed: (1) The role of Gegana Brimob Police Corps in countering terrorism includes normative and factual roles. The normative role is carried out in accordance with the provisions in the Police Act, while the factual role is carried out by the Bomb Disposal Unit that handles suspicious objects suspected of being bombs, such as what happened in the Surakarta Police Headquarters area. Taming is carried out by using X-rays or X-Ray until the destruction step of objects suspected of containing explosives at the scene. After being declared safe, the object is taken to Mako Brimob Surakarta to be handed over to Surakarta Police. (2) Standard operating procedures in counterterrorism by Gegana Brimob Police Corps are regulated in the Regulation of the Chief of National Police of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2010 on Bomb Defusal Handling. This procedure includes preparation, execution, and consolidation stages, by taking into account applicable restrictions and obligations for the safety of oneself, the environment, and the surrounding community.

Suggestions from this research are: (1) It is recommended that the Bomb Disposal Unit of the Gegana Detachment of the Brimob Unit conduct socialization to the regional police regarding the parameters of handling bomb crime scenes. (2) The public is encouraged to support the duties of the Bomb Disposal Unit of the Gegana Detachment of the Brimob Unit by obeying all instructions given by officers when handling bombs, in order to prevent things that can endanger the community around the handling location.

References

Buku

Abdussalam, H.R. 2009. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta

Atmasasmita, Romli. 1996. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung.

Barda Nawawi Arief. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

----------, 2004. Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hamzah, Andi. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.

----------. 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hardiman, F. Budi. 2003. Terorisme, Defenisi, Aksi dan Regulasi, Penerbit Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta.

Hasibuan, Malayu S.P. 2012. Organisasi dan Manajemen.Rajawali Press, Jakarta. Huda, Choerul, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Kencana. Jakarta

Lamintang, P.A.F. 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adityta Bakti, Bandung

Moeljatno, 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

----------, 2002. Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT, Citra Adityta akti, Bandung.

Purwanto, Wawan H. 2004. Terorisme Ancaman Tiada Akhir, Rajawali Grafindo, Jakarta.

Rahardi, Pudi. 2012. Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri, Laksbang Grafika, Surabaya.

Rahardjo, Satjipto. 1996. Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. Rajawali. Jakarta.

Rianto, Bibit Samad. 2006. Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat, Restu Agung, Jakarta

Sadjijono, 2007. Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Yogyakarta

Saleh, Roeslan. 1985. Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam HukumPidana, Aksara Baru, Jakarta .

Soerjono Soekanto. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta

---------. 1996. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta.

---------. 2002. Sosiologi Suatu Pngantar. Jakarta. Rajawali Press. Jakarta.

Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung.

Sutarto. 2002. Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian. PTIK. Jakarta.

Taufik, Muhammad. 2005. Terorisme dalam Demokrasi, Penerbit Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

Tim Penulis. 2002. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

Utomo, Wasito Hadi. 2012. Hukum Kepolisian di Indonesia, LPIP, Yogyakarta.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Sebagaimana Direvisi Tahun 2018

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada

Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai

Brimob

Downloads

Published

31-08-2024

How to Cite

Hendrawan, A. ., & Sumarwoto, S. (2024). Peranan Gegana Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Aksi Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus pada  Gegana Korps Brimob Kota Surakarta). Juris Delict Journal, 1(1), 14-25. https://doi.org/10.52429/wws4ky05