Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyedia Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara E-Purchasing

Abstract

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, banyak kesalahan dan kecurangan terjadi, baik oleh penyedia maupun konsumen. Pejabat dan pelaksana sering melakukan kesalahan, seperti korupsi, saat menjalankan tugas mereka. Untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan terkait dengan kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi, penting untuk memahami unsur-unsur tindak pidana yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah jika terbukti melanggar hukum pidana. Selain itu bentuk pertanggungjawaban pidana seperti apa yang akan dilakukan oleh pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan/tindakan hukumnya merupakan dasar pengenaan sanksi/hukuman terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan pendekatan Undang-Undang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tidak pidana bagi penyedia yang melakukan kecurangan dalam proses PBJ pemerintah harus memenuhi unsur tindak pidana pada umumnya yang mencakup unsur subjektif yang meliputi adanya subjek dan kesalahan, serta terdapat unsur objektif yang meliputi perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu disertai dengan unsur tindak pidana korupsi yang menitikberatkan pada keuntungan pribadi serta kerugian negara yang timbul akibat adanya kecurangan dalam penyelenggaraan PBJ pemerintah. Pengenaan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana juga diberlakukan kepada pelaku yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan perundang-undangan.