Prinsip-Prinsip Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Anak

Abstract

Negara Indonesia berdiri berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melengkapinya dengan undang-undang tambahan untuk memperhatikan anak. Namun, aturan tersebut mungkin tidak efektif sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa banyaknya pelanggaran undang-undang yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi korban kejahatan yang dilakukannya. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini melihat perundang-undangan dan teori hukum yang berkaitan dengan masalah saat ini. Penelitian ini juga menganalisis hasilnya dengan pendekatan kualitatif. Selain itu, dalam penelitian ini, penulis memeriksa sejumlah pasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, termasuk pasal 81, serta tiga komponen tujuan hukum. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan apakah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip hak anak yang terjadi dalam kasus kejahatan seksual anak.